Beritapesona.com | Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (15/7) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024.
Menkeu menjelaskan bahwa pelaksanaan APBN 2024 menghadapi tantangan luar biasa, mulai dari perang di Ukraina dan Gaza, perang dagang Amerika dan Tiongkok, fenomena El Nino hingga Pemilu yang terjadi di berbagai negara (super election). Oleh karena itu, APBN 2024 bekerja sangat keras dalam meredam gejolak yang terjadi.
“Kami menyampaikan bahwa tahun 2024 bukan tahun yang mudah. Oleh karena itu, APBN bekerja sangat keras untuk meminimalkan dampak dari situasi global yang begitu sangat dinamis atau bergejolak,” ungkap Menkeu.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, APBN 2024 tetap resilien sebagai instrumen fiskal yang mampu berperan sebagai menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada rentang yang terkendali.
“APBN mampu menjaga, bersama-sama tentu seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, agar pertumbuhan ekonomi masih tetap terjaga di kisaran 5%, yaitu 5,03%, inflasi di 1,6%, dan dalam hal ini nilai tukar tetap terjaga, serta itu semuanya relatif sesuai dengan asumsi APBN, meskipun terjadi beberapa deviasi,” ujar Menkeu.
Pada kesempatan ini, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran perbaikan atas pelaksanaan APBN 2024.
“Semoga apa yang kita lakukan senantiasa membuat Indonesia makin baik dan mewujudkan Indonesia adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya. (lh/al)
