KOTA JANTHO — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Kesehatan terus mendorong optimalisasi layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan memperkuat peran Posyandu dalam transformasi layanan primer tahun 2025, serta menerapkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengaktifkan kembali 395 Posyandu yang sudah tidak aktif.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pokjanal Posyandu yang digelar salah satu hotel di Aceh Besar, Selasa (22/7/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Besar Hj Rita Mayasari, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Neli Ulfiati SKM MPH, para kepala Puskesmas, pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, serta lintas program di lingkungan Dinas Kesehatan.
Pada kesempatan itu, Ketua Pembina Posyandu Hj Rita Mayasari menekankan penerapan 6 SPM yang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Sosial di Posyandu.
Penerapan standar tersebut diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar di masyarakat.
“Keberhasilan kegiatan Posyandu sangat bergantung pada kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kader Posyandu dan petugas kesehatan untuk terus bersinergi,” ujarnya.
Rita Mayasari juga berharap setiap kecamatan di Aceh Besar dapat merealisasikan pelatihan 25 Kompetensi Dasar Kader Posyandu sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pengelompokan kader menjadi Purwa, Madya, dan Utama.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Neli Ulfiati SKM MPH menyampaikan bahwa dari 658 Posyandu yang tercatat, hanya 263 yang saat ini aktif. Sebanyak 395 Posyandu lainnya masih belum aktif dan menjadi pekerjaan besar lintas sektor.
“Kita harap kehadiran Ketua TP PKK yang baru menjadi semangat baru untuk menggerakkan kembali seluruh Posyandu yang belum aktif di desa-desa,” kata Neli.
Ia menekankan bahwa Posyandu bukan hanya milik Dinas Kesehatan, tetapi merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Oleh karena itu, pengelolaannya harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat masyarakat, perangkat desa, dan TP PKK.
Transformasi layanan primer tekanan pelayanan siklus hidup dari bayi, balita, remaja, hingga lansia. Oleh karena itu, Posyandu tidak lagi sekedar tempat menimbang bayi, tetapi juga menjadi pusat edukasi tumbuh kembang anak, pembinaan keluarga, dan pelayanan psikososial.
Dinas Kesehatan juga mendorong pengembangan Posyandu Remaja, yang di beberapa kecamatan dilakukan pada sore hari agar sesuai dengan waktu luang kalangan remaja. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mencegah masalah remaja dan membentuk ruang konseling serta interaksi positif.
Terkait dengan penanganan stunting, Aceh Besar masih menghadapi tantangan besar. Pengukuran tumbuh kembang di Posyandu harus dilakukan secara benar dengan alat ukur yang tepat dan kader yang dilatih agar data yang masuk ke aplikasi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
“Validitas data sangat penting. Kita memerlukan kader yang tidak hanya berlatih tapi juga tidak sering diganti. Jika terlalu sering diganti, ilmu dan keterampilan akan terputus,” tegas Neli.
Dinas Kesehatan Aceh Besar juga menekankan pentingnya pengawasan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) karena pernah terjadi keluhan akibat makanan masyarakat yang tidak mempublikasikan kualitasnya secara ketat.
Kegiatan yang diikuti oleh 66 peserta ini menjadi bagian penting dari langkah konsolidasi lintas sektor dan lintas program guna menyatukan strategi dan visi bersama dalam penguatan Posyandu ke depan.
“Kami berharap, kegiatan ini menjadi titik awal untuk mengaktifkan kembali seluruh Posyandu di Kabupaten Aceh Besar agar berfungsi optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkas Neli Ulfiati.(*)
