JAKARTA – Kejaksaan Agung lewat Jaksa Agung Muda Intelijen menyatakan siap mengawal program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendukung pembangunan SDM Indonesia.Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani memimpin rapat koordinasi seluruh jajaran intelijen Kejaksaan Agung dalam
rangka pengawalan program prioritas Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Jakarta, Kamis 30 Januari 2025. JAM Intel menekankan pentingnya peran intelijen dalam mendukung keberhasilan program ini.
“Kita bertanggung jawab dalam mengawal dan mengamankan pelaksanaan program MBG agar tetap sesuai sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan masyarakat,” ujar Reda dalam keterangan pers, Kamis 30 Januari 2025.
Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, desa, serta instansi terkait, akan terus diperkuat guna melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program ini.
Selain itu, penyuluhan hukum kepada masyarakat juga akan dioptimalkan agar pemahaman terkait tujuan dan manfaat program MBG semakin meningkat.
Sejak dimulainya program ini, evaluasi terus dilakukan guna memastikan distribusi yang optimal, keberagaman menu, serta kebersihan makanan.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah insiden di salah satu Sekolah Dasar di Jawa Tengah, di mana beberapa siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. “Menyikapi kejadian ini, aparat intelijen Kejaksaan siap mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan keamanan serta efektivitas program,” imbuhnya.
Sebagai upaya transparansi dan optimalisasi pengawasan, Kejaksaan akan memanfaatkan platform digital seperti Inteliz dan Jaga Desa untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik dan dana desa yang digunakan tetap tepat sasaran.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Seperti diketahui, dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program ini, dengan sasaran penerima sebanyak 19,47 juta orang. Terdiri dari anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui.
Anggaran tersebut mencakup Rp 63,3 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,4 triliun untuk program dukungan manajemen.
