BANDA ACEH – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil).
Muswil ini digelar di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Almuslim (Umuslim), Gedung Ampon Chik Peusangan Matangglumpang Dua, Kabupaten Bireuen, kemarin dan hari ini atau Sabtu dan Minggu (21–22 Juni 2025).
Muswil ini dihadiri oleh perwakilan pengurus IDI dari 23 kabupaten/kota di Aceh, masing-masing mengirimkan dua orang delegasi.
Dalam sesi pembukaan, turut hadir Ketua IDI Wilayah Aceh, Dr dr Safrizal Rahman MKes, dan Ketua Bidang Organisasi PB IDI, dr Utama Abdi Tarigan, SpBP-RE(K).
Selain itu, turut hadir 15 pengurus wilayah serta satu perwakilan dari Pengurus Besar IDI (PB IDI) Pusat.
Ketua Panitia Pelaksana, dr Zikral Hadi, SpTHT-BKL, menyampaikan bahwa agenda utama Muswil ini adalah memilih pengurus baru dan menyusun program kerja IDI Wilayah Aceh untuk periode selanjutnya.
Sementara itu, Ketua IDI Bireuen, Dr Zumirda, SpM, FISA, FINACS, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 340 anggota IDI di Kabupaten Bireuen.
Ia menekankan pentingnya peran strategis organisasi IDI di tengah tantangan kesehatan nasional yang terus berkembang.
“Organisasi ini dibangun atas landasan nilai profesionalisme, kolaborasi, serta tanggung jawab sosial dan kebangsaan,” ujar Zumirda.
Isu Strategis yang Dibahas dalam Muswil IDI 2025:
Penguatan Peran Strategis IDI dalam Sistem Kesehatan Nasional IDI diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah, memberikan masukan berbasis keilmuan dalam perumusan kebijakan kesehatan seperti UU Kesehatan, BPJS, dan pelayanan primer.
Melalui program pendidikan kedokteran berkelanjutan (Continuing Medical Education), dokter diharapkan mampu menghadapi era transformasi sistem kesehatan nasional.
Penegakan Etika dan Kode Profesi Etika kedokteran menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi dokter.
Inovasi Teknologi dan Digitalisasi Pemanfaatan big data, sistem informasi kesehatan, dan telemedisin, serta penguatan sistem digital seperti e-sertifikasi, e-registrasi, dan revalidasi kompetensi menjadi perhatian utama.
IDI menegaskan pentingnya menjaga independensi dari kepentingan politik praktis dan komersial dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Organisasi mendorong sistem kepemimpinan yang inklusif, meritokratis, dan adaptif terhadap perubahan.
Respons terhadap Tantangan Global dan Nasional
Termasuk isu perubahan iklim, pandemi, stunting, penyakit tidak menular, hingga kesehatan mental masyarakat.
Penguatan Organisasi Wilayah dan Cabang Desentralisasi kewenangan dan penguatan kapasitas daerah menjadi salah satu fokus dalam pengembangan organisasi.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sidang pleno yang membahas pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, pemilihan pengurus baru, dan penyusunan program kerja mendatang.***
