BANDA ACEH – Pelantikan ini menandai komitmen kuat BWI Provinsi Aceh dalam mengoptimalkan potensi wakaf yang luar biasa di Bumi Serambi Mekkah, serta harapan besar agar dapat menjadi episentrum kebangkitan wakaf secara nasional. Kota Banda Aceh, Kamis (26/06/2025).
Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Biro Kesra, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, LKSPWU, dan tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Ketua BWI Tatang Astarudin menyampaikan, “Pelantikan BWI Aceh hari ini bukan hanya seremoni, melainkan sebuah amanah besar untuk mengelola dan mengembangkan wakaf di Aceh secara profesional, transparan, dan produktif. Kami berharap BWI Provinsi Aceh menjadi motor penggerak, pusat inovasi, dan teladan dalam pengelolaan wakaf yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.”
Ketika kita mengatakan “wakaf itu mengukir jejak”, kita sedang menekankan keabadian, dampak, dan keberlanjutan dari ibadah wakaf, yang tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga menjadi investasi untuk akhirat. Ini adalah ajakan untuk berpartisipasi dalam menciptakan jejak kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Pungkasnya.
“Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh Lebih dari Sekadar Pengelola, Menuju Episentrum Wakaf Modern”
Konsep episentrum dalam konteks BWI Provinsi Aceh berarti bahwa lembaga ini tidak hanya akan menjalankan fungsi administratif sebagai pengumpul dan penyalur wakaf.
Lebih dari itu, BWI Provinsi Aceh diharapkan menjadi:
Pertama, Pusat Penggerak Kesadaran Wakaf: BWI Provinsi Aceh akan aktif mengedukasi masyarakat tentang potensi dan manfaat wakaf, khususnya wakaf produktif, melalui berbagai program sosialisasi dan literasi.
Kedua, Pusat Inovasi Wakaf: Mengembangkan model-model wakaf yang relevan dengan kebutuhan dan potensi Aceh, termasuk wakaf uang, wakaf produktif di sektor pertanian, perikanan, pendidikan, dan kesehatan.
Ketiga, Pusat Kolaborasi dan Sinergi: Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mulai dari pesantren, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, hingga komunitas dan nazhir (pengelola wakaf) individu, untuk menciptakan ekosistem wakaf yang kuat.
Keempat, Pusat Peningkatan Kapasitas Nazhir: Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para nazhir agar pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.
Kelima, Pusat Data dan Informasi Wakaf: Menjadi sumber data terpercaya mengenai aset dan program wakaf di Aceh, yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.
Potensi Wakaf Aceh dan Tantangan ke Depan
Aceh, dengan nilai-nilai syariah yang kuat dan aset wakaf historis yang melimpah, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali dan termanfaatkan secara optimal. Tantangan ke depan bagi BWI Provinsi Aceh adalah mengubah aset wakaf yang seringkali belum produktif menjadi instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak sosial berkelanjutan.
Fauzi Shaleh Ketua BWI Provinsi Aceh yang Baru Dilantik, yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Aceh, menyatakan, “Kami menyadari tanggung jawab besar ini. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, ulama, dan seluruh elemen masyarakat, kami berkomitmen untuk menjadikan BWI Provinsi Aceh sebagai episentrum gerakan wakaf yang modern, profesional, dan berdampak nyata. Kami akan berfokus pada pengembangan wakaf produktif, peningkatan kepercayaan publik, dan optimalisasi aset wakaf untuk kemaslahatan umat.”
Dengan dilantiknya Badan Wakaf Provinsi Aceh, diharapkan perwakafan di Aceh akan bangkit dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
